ODCNews.net
Manado – Kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Manado terbilang cukup tinggi dari data yang di peroleh pihak Kepolisian lebih 196 Anak di tahun ini mengalami kekerasan seksual, untuk mengoptimalkan pencegahan pidana kekerasan seksual ini dalam Pelaksanaan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada dua wilayah yang perlu mendapat perhatian serius yaitu wilayah pendidikan dan Wilayah Pengasuhan.
Hal tersebut di sampaikan oleh salah satu tim penilay saat Kegiatan Penilaian Verifikasi Hybrid (VH) secara on line Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Diwujudkan Dalam Membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), berlangsung di ruang serba guna Kantor Pemerintah Kota Manado, Selasa (06/06/2023).
Pemerintah Kota Manado yang di Wakili Wakil Walikota (wawali) Manado, dr. Richard Sualang melakukan pemaparan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka program Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
“Saya mengucapkan trimakasih kepada kepada pihak penyelenggara dimana Manado Kota sudah di verifikasi sebagai kota layak Anak, kami juga mengakui ada beberapa kelemahan sesuai persyaratan yang di inginkan para penyelenggara dan berjanji akan melengkapinya.” Ujar Wawali Sualang.
” Komitmen Kami, Manado sebagai Kota layak Anak akan menjadi pemacu semangat dalam melaksanakan program pembangunan berujung kepada kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak Anak bersama lembaga-lembaga terkaitnya,” Jelas Wawali lagi.
Dalam kesempatan tersebut Wawali Sualang memaparkan Kota Manado mempunyai jumlah anak sebesar 113.578 atau 23,38% dari jumlah penduduk kota Manado. Ada 4 pilar yang sudah kami siapkan, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media dan ini kami sinergikan dalam rangka perencanaan yang berkelanjutan.
” Kami juga mengucapkan terimakasih kepada lembaga-lembaga vertikal yang selalu berkoordinasi dan membantu mengarahkan Kami, Diantaranya Pemerintah Provinsi Sulut lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak,Baila Statistik,Lapas Menkum HAM,Kejari Manado,Kementian Agama,Poltebes Manado besama elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian persoalan pemenuhan Hak Anak,”Pungkas Sualang pula.
Kegiatan yang berlangsung secara on line ini di hadiri penalis verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Juga dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) berlangsung hampir 3 jam.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota dr. Richard Sualang ditemani oleh asisten 1 Heri Saptono, asisten 2 Atto Bulo, Kepala DP3A Manado Lenda Pelealu.(Yudi Bastian)