Balas Pantun !! Tim Kuasa hukum ARS hari ini masukkan berkas gugatan ke MK

Jakarta – odcnews.com.
Polemik konstalasi politik dikota Manado pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado 9 Desember 2020 pada waktu lalu kini berbuntut panjang.

Seperti diketahui Bentuk ketidak puasan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota nomor 4, Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan (PAHAM) atas hasil penetapan KPU Kota Manado terhadap Paslon Andrei Angouw-Richard Sualang (AARS) sebagai Paslon yang memiliki suara terbanyak, berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan di sinyalir mental dan tidak kuat.

Kali ini balas pantun pun terjadi Tim Hukum DPP PDI Perjuangan di bawah bendera (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) yang kuasa hukum pasangan AARS secara resmi telah memasukkan berkas perkara mendaftar ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait PHP, sebelum masuk tahapan persidangan, proses Permohonan (gugatan) harus diverifikasi adalah memenuhi Pasal 158 UU Nmr 10 thn 2016 atau tidak.

“Kami yakin permohonan Paslon PAHAM akan ditolak MK,” optimis Steiven. B. Zeekeon, SH dan Rangga Trianggara Paonganan SH, kepada wartawan, Selasa (19/01) dari Jakarta.

Menurut Kuasa Hukum AARS, sudah jelas gugatan tersebut tidak memiliki Legal Standing.

“Terkait Permohonan PAHAM, bahwa saat ini kami selaku kuasa hukum pihak terkait ( AARS) sudah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait sebagaimana diatur dalam PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 6 thn 2020. Bahwa untuk permohonan Paslon PAHAM, maka sudah sangat jelas tidak memiliki Legal Standing. Pemohon tidak memenuhi karena sesuai Pasal 158 UU Nmr 10 thn 2016 untuk Kota Manado dengan Penduduk 500 ribu jiwa lebih, maka ambang batas mengajukan Permohonan di MK yaitu 1 persen sedangkan selisih suara antara PAHAM dengan AARS, selisihnya 9 persen,” urai Sekeon yang juga Ketua P/KB GMIM jemaat Sion Sindulang Satu.

Tak hanya itu, Kuasa Hukum AARS menilai permohonan PAHAM juga kabur (Obscur Lible). “Permohonan pemohon juga kabur karena sesuai PMK 6 thn 2020 Pasal 8 sudah sangat jelas sistimatika permohonan yaitu pemohon harus menguraikan kesalahan perhitungan termohon ( KPU) dan hitungan yang benar menurut pemohon, akan tetapi dalam Posita maupun Petitum pemohon, tidak dapat mendalilkan hal tersebut namun pemohon hanya mendalilkan soal pola Terstruktur, Sistematis dan Massif dan dugaan pelanggaran kampanye dimana hal tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu,” tegas Sekretaris P/KB Wilayah Manado Utara Satu sekaligus Sekretaris P/KB Rayon Manado ini.

Akibat dari permohonan yang tidak memiliki legal standing dan permohonan kabur dan tidak jelas maka pasti kata Zekeon, permohonan PAHAM akan N.O.

Sementara itu Wakil Ketua DPC PDIP Manado Jefry ‘Topa’ Polii, menambahkan kehadiran mereka di MK bukan untuk sekedar melawan gugatan PAHAM namun lebih dari itu untuk mengamankan mandat warga Manado bagi AARS.

“Kami hadir disini bukan hanya sekedar melawan permohonan PAHAM tapi juga menjaga suara dan kepercayaan masyarakat Manado yang sudah mempercayakan AARS untuk menjadi walikota dan wakil walikota,” ujar Polii dan Lucky Senduk, Wakil Ketua DPD PDIP Sulut.(yudi/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.