Liando : Gugatan Paslon PAHAM Ke MK hanya Buang Buang Energi dan lemah hukum

Sulut – odcnews.com.
Babak demi babak perhalatan Pemilihan walikota manado pads 5 desember 2020 kini masih berlanjut, Gugatan pasangan calon Julyetha Paula Amelia Runtuwene – Harley Alfredo Benfica Mangindaan (PAHAM) terhadap KPU Manado ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah terregister. Artinya perkara sengketa Pilkada Manado berlanjut. Saat ini, MK sementara dalam pemeriksaan kelengkapan berkas.

Mengenai gugatan paslon nomor urut 4 tersebut, pengamat politik Sulut Dr Ferry Daud Liando memberikan penjelasan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ menyebut bahwa pihak pemohon harus memiliki legal standing yaitu hanya pasangan calon yang memiliki selisih suara 0,5 hingga 2 persen suara dari jumlah suara hasil rekapitulasi akhir yang ditetapkan KPU.

“Memang kalau selisih melebihi ketentuan, maka MK tak akan menerima permohonan pasangan calon,” singgung anggota Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu ini.

Hanya saja kata Liando, MK saat ini memiliki aturan baru yang berbeda dengan aturan Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2018, syarat ambang batas langsung ditetapkan saat pemeriksaan pendahuluan. Artinya tidak semua permohonan diterima.

“Tapi sesuai Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 bahwa ambang batas itu dipertimbangkan saat pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti selesai dilakukan. Hakim MK akan memeriksa perkara dahulu menggali fakta-fakta dan mencari informasi serta bukti,” terang Liando.

Tapi itu tidak mudah. Dalam sengketa perselisihan, pihak pemohon harus mempersiapkan alat bukti yang lengkap seperti dokumen, saksi-saksi, petunjuk, maupun pihak lain sebagai pemberi keterangan.

Ia menjelaskan, MK tidak mungkin membatalkan hasil Pilkada secara umum, apalagi mendiskualifikasi paslon tertentu. Tidak juga bersifat punitif bagi pihak termohon yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Putusan MK hanya mengoreksi dan atau meminta pihak penyelenggara untuk memperbaiki perolehan suara yang sesungguhnya kalau dalam persidangan terbukti ada kesalahan,” jelas Liando.

Karena itu pokok aduan yang harus diperkuat pihak pemohon adalah pertama, data berapa sesungguhnya suara yang menurut pemohon harusnya dimiliki pemohon.

Kedua, berapa selisih suara jika dibandingkan dengan yang ditetapkan termohon dalam hal ini KPUD tentang hasil yang diperoleh pihak terkait yaitu paslon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan suara pemohon yang sesungguhnya.

Ketiga, jika terjadi selisih maka pemohon harus mengajukan bukti petunjuk di lokasi yang mana suara pemohon berkurang dan lokasi yang mana suara pihak terkait bertambah.

Empat, apakah kejadian tersebut saat penghitungan suara atau di bagian rekapitulasi. Form C1 bisa jadi bukti primer di samping keterangan saksi mata.

Fraksi Nasdem: Banyak Paslon belum Siap Kalah
Tak Gentar, Kubu PAHAM Siapkan Banyak Bukti dan Berani Jawab Tantangan Puluhan Pengacara
“Sepanjang pihak pemohon tidak bisa membuktikan empat dalil ini, maka akan sulit bagi MK untuk menerima permohonan pemohon. Sebab, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan atau aktori incumbit probatio,” terang suami dari Lingkan Tulung ini.

Liando menambahkan, dalil tentang dugaan pelanggaran terstruktrur, sistematis dan masif (TSM) kemungkinan akan dikesampingkan hakim MK.

“Sebab, dalam UU 10/2016 ada lembaga lain yang menangani pelanggaran itu yaitu Bawaslu dan sifat putusannya adalah diskualifikasi,” ujarnya.

Menurut dosen Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi ini, bisa saja laporan tentang adanya dugaan pelanggaran itu benar tapi penyelesaian hukumnya bukan di MK.

Putusan MK nanti bukan untuk mendiskualifikasi atau sanksi yang berbeda dengan putusan pelanggaran yang terbukti TSM yang output putusannya diskualifikasi atau putusan DKPP yang outputnya sanksi bagi penyelenggara.

“Namun demikian apapun fakta yang akan terungkap dalam sidang nanti bagi saya tidaklah mungkin bagi MK untuk melanggar ketentuan pasal 158,” pungkas eks anggota Komisi Pemuda Sinode GMIM ini.

Mencermati empat dalil yang dipapar Liando, banyak pihak pesimis dengan gugatan PAHAM di MK. “Sulit. Bisa sesak nafas membuktikan dalil-dalil depan hakim,” komentar sejumlah politisi PDIP di Manado.

Dalam gugatan itu, paslon PDIP AA-RS sebagai pihak terkait. Ketua Media Center AA-RS Steven Rondonuwu yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya sangat menghormati gugatan tersebut dan tentu menyerahkan sepenuhnya proses ini ke Majelis Hakim MK.

Ia pun meminta semua pengurus serta simpatisan, bahkan yang tergabung dalam 88.303 pemilih AA-RS di Kota Manado bersabar menunggu hasil sambil berdoa agar proses di MK berjalan dengan baik.

“Tim hukum kami sudah seminggu berada di Jakarta, mereka saat ini bekerja untuk membuktikan apa yang disangkakan kubu PAHAM tidak benar serta tak memenuhi syarat. Selain itu tim hukum AARS komit dan akan berjuang menjaga amanat warga Manado yang telah diberikan pada AARS saat pilkada lalu. Dalam perkara ini tim hukum AARS terus berkordinasi bersama pihak Badan Bantuan Hukum (BBH) DPP PDIP,” tegas Rondonuwu. (yudi/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.